Home
Jumat, 03/07/2020 - 22:54:32 WIB
Pemko Akan Tutup Mal Pekanbaru dan Isolasi Pegawai Lain
Jumat, 03/07/2020 - 22:16:57 WIB
Karyawan Tenan Positif Covid-19, Pihak Mal Pekanbaru Minta Pengunjung Tetap Tenang
Jumat, 03/07/2020 - 17:02:50 WIB
Tracing Pasien Positif Corona di Kuasing, 75 Orang Diswab Massal
Jumat, 03/07/2020 - 15:48:53 WIB
Istri Bupati Kutai Timur yang Ikut Terkena OTT KPK Ternyata Menjabat Ketua DPRD
Jumat, 03/07/2020 - 15:48:21 WIB
Hari Ini Riau Tambah 4 Kasus, Berikut Data Sebaran Kasus Positif Corona di Indonesia
Jumat, 03/07/2020 - 15:48:18 WIB
Pertama Dalam Sejarah, Hamas dan Fatah Sepakat Bersatu Lawan Gempuran Israel
Jumat, 03/07/2020 - 15:12:17 WIB
Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Praja Wibawa
Jumat, 03/07/2020 - 11:30:25 WIB
Pasien Covid-19 Ini Mengalami Ereksi Selama 4 Jam, Dokter Kelabakan
Jumat, 03/07/2020 - 11:29:24 WIB
Jenazah Korban Covid-19 DIcampakkan dengan Kasar Oleh Petugas Medis, Netizen Murka
Kamis, 02/07/2020 - 20:36:42 WIB
Ketua DPRD Riau Enggan Berkomentar
Kamis, 02/07/2020 - 18:52:23 WIB
Kapolri Idham Aziz Minta Polisi Yang Terjerat Narkoba Dihukum Mati
Kamis, 02/07/2020 - 06:28:14 WIB
Hakim halangi penerbitan buku keponakan Presiden Donald Trump yang ungkap penipuan dan penggelapan
 
Fadli Zon Minta BPIP Dibubarkan

Minggu, 28/06/2020 - 15:36:49 WIB

Politikriau.com - Anggota DPR RI Fadli Zon terang-terangan mendorong pembubaran Basan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Hal ini disampaikan Fadli merespon keinginan PDI-P melakukan penguatan terhadap lembaga yang baru dibentuk melakukan penguatan terhadap lembaga yang baru dibentuk dong era pemerintah Presiden Jokowi tersebut. 


"Apanya yang harus diperkuat, lembaga BPIP itu harusnya dibubarkan saja. Pancasila sudah cukup dan final. Tak usah ditambahi atau direduksi," tegas lewat akun twitternya @fadlizon, Sabtu 27 Juni 2020.


Lewat cuitannya di Twitter itu, wakil ketua umum Partai Gerindra ini juga menautkan sebuah artikel tanya jawab tertulis dengan Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus wakil ketua MPR RI Ahmad Basarah, berjudul "Kami Ingin Ada Penguatan BPIP". 


Sebelumnya, Basarah lewat keterangan tertulisnya pada Sabtu  27 Juni 2020, menyatakan bahwa PDIP sejak awal hanya menginginkan hadirnya suatu undang-undang yang berfungsi sebagai payung hukum guna mengatur wewenang, tugas dan fungsi BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) dalam melakukan pembinaan ideologi bangsa. 


"Oleh karena itu, kami juga menginginkan agar nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU-PIP)," kata Basarah. 


Dengan dikembalikan ke nomenklatur awal, maka materi muatan hukumnya hanya mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP, serta tidak membuat pasal-pasal yang menafsir falsafah sila-sila Pancasila menjadi norma hukum undang-undang. Basarah menegaskan, Pancasila sebagai sebuah norma dasar (grundnorm) yang mengandung nilai-nilai falsafah dasar negara bersifat meta-legal dan tidak dapat diturunkan derajat hukumnya menjadi norma hukum, apalagi mengatur legalitas Pancasila dalam sebuah hirarki norma hukum apa pun.


"Karena sebagai sumber dari segala sumber pembentukan hukum, tidak mungkin legalitas Pancasila dilegalisir oleh sebuah peraturan perundang-undangan apa pun," tegasnya.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020