Riauterdepan.com Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta berharap" />
 
Home
Jumat, 10/07/2020 - 21:34:57 WIB
Dua Kapal China Ditangkap, Ada Jasad ABK WNI di Dalam Freezer
Jumat, 10/07/2020 - 13:10:28 WIB
KPK Periksa Komisaris PT Multitrans Logistic Indonesia Terkait Suap Nurhadi
Jumat, 10/07/2020 - 11:25:52 WIB
Pneumonia Misterius yang Jauh Lebih Mematikan Daripada Covid-19 Telah Berkembang Di Kazakhstan, Seb
Jumat, 10/07/2020 - 11:21:08 WIB
Tukang Bangunan Disiksa Polisi dalam Sel Agar Mau Jadi Pembunuh
Jumat, 10/07/2020 - 11:21:04 WIB
Hasil Penelitian Terbaru: Virus Corona Bisa Merusak Otak
Kamis, 09/07/2020 - 20:50:28 WIB
Plh Bupati Ingatkan PPDP Dapat Bertugas Secara Profesional
Kamis, 09/07/2020 - 20:49:13 WIB
*1.285 Petugas PPDP Lakukan Rapid Tes*
Kamis, 09/07/2020 - 15:43:27 WIB
Fasilitas Nuklir Meledak, Iran Akan Membuat Perhitungan Dengan Israel
Kamis, 09/07/2020 - 15:42:46 WIB
Indra Gunawan Eet Dimarahi Hakim Sidang Tipikor Amril Mukminin, Banyak Jawab Tak Tahu
Kamis, 09/07/2020 - 14:49:16 WIB
Kapolda Kepri: ABK asal Indonesia dan Philipina Disiksa WNA China
Kamis, 09/07/2020 - 14:48:27 WIB
Tidak Menguasai, Guru Besar UGM Nilai Mendikbud Tak Kompeten Mengurus Pendidikan
Kamis, 09/07/2020 - 07:54:02 WIB
Rusia Ingin Perselisihan Antara Palestina Dan Israel Diselesaikan Dengan Solusi Adil Dan Abadi Bukan
 
DPR Panggil Menhan Hingga Panglima TNI
Kamis Besok, DPR Panggil Menhan Hingga Panglima TNI Bahas Natuna Utara

Senin, 13/01/2020 - 23:31:48 WIB

Politikriau.com Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta berharap pemerintah kompak menangani persoalan pelanggaran Zona Ekonomi Khusus (ZEE) Indonesia yang dilakukan oleh kapal China di Laut Natuna Utara.

"Kalau kemampuan berperang kita bisa  berdebatlah, tetapi untuk sampai perang ini kan panjang sekali. Sekarang ini yang paling hebat adalah diplomasi," ucap Sukamta saat diskusi publik bertema Kedaulatan RI Atas Natuna yang diselenggarakan oleh Centre for Dialogue And Cooperation Among Civilizations (CDCC) di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (13/1).

Menurutnya, cara diplomasi penting dilakukan dengan catatan harus mendapatkan dukungan moral melalui komentar-komentar yang kompak atau seragam dari pihak pemerintah.

Oleh karenanya, Komisi I DPR RI akan memanggil beberapa pihak untuk mengetahui persoalan yang sesungguhnya. Komisi I DPR RI berencana akan memanggil Kementerian Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, BIN dan Bakamla pada Kamis (16/1).

"Kita rapat bersama-bersama ingin tahu detail persoalan yang berkembang secara teknis, sebab secara teknis statemen antara Bakamla dengan angkatan laut ada perbedaan-perbedaan sedikit," jelasnya.

"Nah kita ingin tahu duduk persoalan dan kemudian DPR intinya siap memberikan backup secara politik," tandasnya.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020