Politikriau.com  Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab m" />
 
Home
Jumat, 10/07/2020 - 21:34:57 WIB
Dua Kapal China Ditangkap, Ada Jasad ABK WNI di Dalam Freezer
Jumat, 10/07/2020 - 13:10:28 WIB
KPK Periksa Komisaris PT Multitrans Logistic Indonesia Terkait Suap Nurhadi
Jumat, 10/07/2020 - 11:25:52 WIB
Pneumonia Misterius yang Jauh Lebih Mematikan Daripada Covid-19 Telah Berkembang Di Kazakhstan, Seb
Jumat, 10/07/2020 - 11:21:08 WIB
Tukang Bangunan Disiksa Polisi dalam Sel Agar Mau Jadi Pembunuh
Jumat, 10/07/2020 - 11:21:04 WIB
Hasil Penelitian Terbaru: Virus Corona Bisa Merusak Otak
Kamis, 09/07/2020 - 20:50:28 WIB
Plh Bupati Ingatkan PPDP Dapat Bertugas Secara Profesional
Kamis, 09/07/2020 - 20:49:13 WIB
*1.285 Petugas PPDP Lakukan Rapid Tes*
Kamis, 09/07/2020 - 15:43:27 WIB
Fasilitas Nuklir Meledak, Iran Akan Membuat Perhitungan Dengan Israel
Kamis, 09/07/2020 - 15:42:46 WIB
Indra Gunawan Eet Dimarahi Hakim Sidang Tipikor Amril Mukminin, Banyak Jawab Tak Tahu
Kamis, 09/07/2020 - 14:49:16 WIB
Kapolda Kepri: ABK asal Indonesia dan Philipina Disiksa WNA China
Kamis, 09/07/2020 - 14:48:27 WIB
Tidak Menguasai, Guru Besar UGM Nilai Mendikbud Tak Kompeten Mengurus Pendidikan
Kamis, 09/07/2020 - 07:54:02 WIB
Rusia Ingin Perselisihan Antara Palestina Dan Israel Diselesaikan Dengan Solusi Adil Dan Abadi Bukan
 
Habib Rizieq Punya Hak
Habib Rizieq Punya Hak Untuk Dapatkan Perlindungan Hukum

Senin, 11/11/2019 - 07:21:47 WIB

Politikriau.com Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mempunyai hak yang sama dalam perlindungan hukum.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait klaim Rizieq yang mengaku dicekal oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

"Dia kan warga negara, harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang sama," kata Mahfud di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Minggu (10/11).

Meski begitu, Mahfud menegaskan jika negara juga mempunyai hak-haknya tersendiri.

"Tapi juga negara punya hak-haknya untuk mempertahankan eksistensinya," imbuhnya.

Lebih lanjut Mahfud menuturkan, pemerintah kerap dihadapkan sebuah dilema dalam mengatur negara dan melindungi hak warga.

Menurut mantan Ketua MK ini, negara yang baik merupakan negara yang dapat menjalankan sistem keamanan dan melindungi hak warga negaranya.

"Mengatur negara itu memang selalu dihadapkan pada satu dilema, pada satu sisi melindungi hak-hak warga, satu sisi mempertahankan negara," imbuhnya.

Dalam kasus ini, Mahfud mengaku akan mencari tahu terkait ada surat pencekalan tersebut. Selain itu, dia juga akan mengecek masalah di dalam surat pencekalan itu.

"Kita pelajari dulu kasusnya ya, saya tidak tahu persis apa masalahnya, kenapa dicekal dan sebagainya," tegasnya.

"Kan sudah lama isu itu ya, kok baru sekarang suratnya ada, saya tidak tahu juga," tutupnya.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020