Home
Jumat, 10/07/2020 - 21:34:57 WIB
Dua Kapal China Ditangkap, Ada Jasad ABK WNI di Dalam Freezer
Jumat, 10/07/2020 - 13:10:28 WIB
KPK Periksa Komisaris PT Multitrans Logistic Indonesia Terkait Suap Nurhadi
Jumat, 10/07/2020 - 11:25:52 WIB
Pneumonia Misterius yang Jauh Lebih Mematikan Daripada Covid-19 Telah Berkembang Di Kazakhstan, Seb
Jumat, 10/07/2020 - 11:21:08 WIB
Tukang Bangunan Disiksa Polisi dalam Sel Agar Mau Jadi Pembunuh
Jumat, 10/07/2020 - 11:21:04 WIB
Hasil Penelitian Terbaru: Virus Corona Bisa Merusak Otak
Kamis, 09/07/2020 - 20:50:28 WIB
Plh Bupati Ingatkan PPDP Dapat Bertugas Secara Profesional
Kamis, 09/07/2020 - 20:49:13 WIB
*1.285 Petugas PPDP Lakukan Rapid Tes*
Kamis, 09/07/2020 - 15:43:27 WIB
Fasilitas Nuklir Meledak, Iran Akan Membuat Perhitungan Dengan Israel
Kamis, 09/07/2020 - 15:42:46 WIB
Indra Gunawan Eet Dimarahi Hakim Sidang Tipikor Amril Mukminin, Banyak Jawab Tak Tahu
Kamis, 09/07/2020 - 14:49:16 WIB
Kapolda Kepri: ABK asal Indonesia dan Philipina Disiksa WNA China
Kamis, 09/07/2020 - 14:48:27 WIB
Tidak Menguasai, Guru Besar UGM Nilai Mendikbud Tak Kompeten Mengurus Pendidikan
Kamis, 09/07/2020 - 07:54:02 WIB
Rusia Ingin Perselisihan Antara Palestina Dan Israel Diselesaikan Dengan Solusi Adil Dan Abadi Bukan
 
Emil Salim ke Jokowi: Jangan Bawa Indonesia
Emil Salim ke Jokowi: Jangan Bawa Indonesia ke Zaman Korupsi

Jumat, 04/10/2019 - 19:04:58 WIB

Politikriau.com Permintaan agar Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu untuk menggantikan UU tentang KPK yang baru, terus bermunculan. Kali ini, hal itu dilontarkan ekonomi senior Indonesia, Emil Salim.

"Jelas revisi UU KPK itu tidak bertujuan memperkuat KPK, tapi memperlemah, membawa kita kembali ke masa zaman korupsi," lontar Emil, yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Hal itu disampaikannya bersama sejumlah tokoh nasional lainnya,  dalam jumpa pers di Galeri Cemara, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 4 Oktober 2019.

Dalam kesempatan itu, sejumlah tokoh nasional dari eks menteri, mantan pimpinan KPK, hingga seniman, berkumpul mendiskusikan Perppu KPK. Di antaranya tampak mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim, mantan pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki, akademisi Mochtar Pabottingi, hingga rohaniawan Romo Franz Magnis Suseno.

Dalam diskusi itu, mereka mendukung Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu KPK.

"Kami minta mengusulkan mengharap kepada presiden agar dikeluarkan Perppu untuk menarik mengubah UU KPK dari DPR itu," imbuh Emil.

Dilansir detik, Emil mengatakan, upaya pemberantasan korupsi sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman Jenderal AH Nasution. Upaya itu berlanjut pada Era Presiden Sukarno hingga Soeharto.

"(Namun) semua tahap-tahap itu tidak menghasilkan hal yang berarti dalam pemberantasan korupsi," terangnya.

Baru kemudian pada tahun 2002 di saat KPK berdiri, Emil melihat pemberantasan korupsi bertaji. Pejabat-pejabat negara yang korup mulai ditangkap.

"Bahwa selama KPK berdiri sejak 2002, hasilnya adalah ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPR, Ketua DPRD, beberapa menteri, beberapa gubernur, macam-macam pejabat. Hal yang tidak pernah terjadi sejak sejarah bangsa kita berdiri," tegasnya.

Namun, kini Emil mengaku prihatin. Hal itu setelah DPR pada tahun 2019 ini, malah menginisiasi revisi UU KPK yang isinya menurutnya melemahkan pemberantasan korupsi.  Emil khawatir Indonesia akan kembali pada zaman dahulu ketika pemberantasan korupsi keok melawan koruptor.

Kekosongan Hukum
Sementara itu, mantan pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, UU KPK yang baru mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, ia mendorong Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu KPK.

"Saya mendukung presiden mengeluarkan Perppu untuk merevisi UU KPK. Pemberantasan KPK ini tidak akan bisa tanpa ada strong commitment," ujarnya lagi. ***

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020