Home
Jumat, 10/07/2020 - 22:43:11 WIB

Jumat, 10/07/2020 - 22:43:08 WIB

Jumat, 10/07/2020 - 21:34:57 WIB
Dua Kapal China Ditangkap, Ada Jasad ABK WNI di Dalam Freezer
Jumat, 10/07/2020 - 13:10:28 WIB
KPK Periksa Komisaris PT Multitrans Logistic Indonesia Terkait Suap Nurhadi
Jumat, 10/07/2020 - 11:25:52 WIB
Pneumonia Misterius yang Jauh Lebih Mematikan Daripada Covid-19 Telah Berkembang Di Kazakhstan, Seb
Jumat, 10/07/2020 - 11:21:08 WIB
Tukang Bangunan Disiksa Polisi dalam Sel Agar Mau Jadi Pembunuh
Jumat, 10/07/2020 - 11:21:04 WIB
Hasil Penelitian Terbaru: Virus Corona Bisa Merusak Otak
Kamis, 09/07/2020 - 20:50:28 WIB
Plh Bupati Ingatkan PPDP Dapat Bertugas Secara Profesional
Kamis, 09/07/2020 - 20:49:13 WIB
*1.285 Petugas PPDP Lakukan Rapid Tes*
Kamis, 09/07/2020 - 15:43:27 WIB
Fasilitas Nuklir Meledak, Iran Akan Membuat Perhitungan Dengan Israel
Kamis, 09/07/2020 - 15:42:46 WIB
Indra Gunawan Eet Dimarahi Hakim Sidang Tipikor Amril Mukminin, Banyak Jawab Tak Tahu
Kamis, 09/07/2020 - 14:49:16 WIB
Kapolda Kepri: ABK asal Indonesia dan Philipina Disiksa WNA China
 
Parpol Pejudi dan Pezina Ikut Pilkada
Parpol Sambut Baik Larangan Pejudi dan Pezina Ikut Pilkada

Jumat, 04/10/2019 - 15:45:49 WIB

Politikriau.com JAKARTA - Sekjen
Partai Nasdem, Johnny G Plate mengaku belum membaca detail terkait
rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur larangan
pelaku judi, zina, dan mabuk bagi calon kepala daerah Pilkada 2020.
Namun pada prinsipnya ia setuju adanya aturan tersebut.

"Pada
prinsipnya untuk menjaga integritas pemimpin di daerah, baik gubernur
maupun bupati itu oke," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Tidak hanya itu, Johnny mengatakan
ada syarat lain yang juga harus dilihat, yaitu terpenuhinya hak-hak
dasar yang terkait hak asasi, hak dasar politik warga negara.

"Kalau
orang yang sudah dihukum itu berarti kan proses mensosialisasikan
kembali ke masyarakat itu sudah dilakukan terhadap terpidana. Ini yang
harus dilihat dengan baik," katanya.

Selain itu, Johnny juga
mengungkapkan terkait rencana direvisi undang-undang (UU) Pilkada. Jika
nantinya UU Pilkada  jadi direvisi maka PKPU harus disesuiakan.

"Yang kita harapkan PKPU jangan membuat norma baru itu yang tidak boleh?," tuturnya.

Ketua
DPP PKS Tifatul Sembiring juga mengomentari adanya larangan tersebut.
Menurutnya kepala daerah harus bermoral. "Kita ini orang timur, jadi
nggak bisa tidak bermoral, itu susah," ungkapnya.

Sebelumnya KPU
menggelar uji publik rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
tentang pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2020. Salah satunya
adanya aturan yang menyebutkan pelarangan pelaku judi, mabuk, dan
berzina bagi calon kepala daerah. (*)

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2020