PASIR PANGARAIAN - Sebanyak 70 pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf Aparatur Sipil Negara (ASN) perwakilan masing-masing "> PASIR PANGARAIAN - Sebanyak 70 pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf Aparatur Sipil Negara (ASN) perwakilan masing-masing
Home
 
70 ASN di Rohul Ikut Ujian Sertifikasi
70 ASN di Rohul Ikut Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Minggu, 08/09/2019 - 23:04:53 WIB

Politikriau.com PASIR
PANGARAIAN - Sebanyak 70 pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf
Aparatur Sipil Negara (ASN) perwakilan masing-masing dari Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dil lngkungan Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Rohul, Jumat (6/9/3019) ,mengikuti Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa tingkat Dasar di Islamic Centre Rohul.

Dimana
setiap tahunnya, pemerintah daerah terus mendorong untuk peningkatan
kompetensi sumber daya manusia (SDM) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 
di lingkungan Pemkab Rohul dalam mengelola pengadaan barang jasa pemerintah.

Dikatakan
Kepala Badan Layanan Pengadaan  Barang/Jasa Setda Rohul, Muhardan
Zulfatoni SSTP, Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
telah dimulai 26 Agustus hingga 6 September 2019. Para ASN sebelum
mengikuti ujian, peserta mengikuti Diklat pembelajaran online secara
mandiri, tatap muka selama dua hari 4-5 September lalu.

 â€˜â€™Hari ini rangkaian akhir, ke 70 peserta mengikuti Ujian
Sertifiksi
Pengadaan barang dan Jasa tingkat Dasar yang dilaksanakan oleh LKKP.
Sampai petang ini kita belum mendapatkan hasil laporan, berapa jumlah
peserta yang lulus mengikuti ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
ini, karena ujiannya secara online dan diketahui
hasilnya oleh peserta saat itu juga , mereka lulus atau tidak, " katanya.

Diakuinya,
saat ini dari 6.000 an ASN di Pemkab Rohul, baru 179 orang yang sudah
mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa tingkat dasar. Sementara
ASN wajib mengikuti Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan
Jasa.

‘’Penggunaan
anggaran pada masing-masing OPD sudah seharusnya mempunyai sertifikat
Pengadaan Barang dan Jasa (Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna
Anggaran, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pengadaan
Barang dan Jasa serta Pejabat Pengadaan (PP)," jelas  Muhardan, juga
disebutkan itu  sesuai Perpres No 16 Tahun 2018, mengamanatkan kewajiban
ASN yang menjadi pelaku pengadaan untuk bersertifikasi.

Sesuai
Perpres itu, tambah Muhardan, PPK, Pokja pemilihan/pejabat pengadaan
wajib memiliki kompetensi sampai dengan 2023. ASN yang memiliki
sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai tanda
bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan di bidang pengadaan barang
dan jasa pemerintah bagi pemangku kepentingan terkait.

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2018