Home
 
Korsa: Pengerahan 150 Ribu Pegawai BUMN
Korsa: Pengerahan 150 Ribu Pegawai BUMN Bukti Jokowi Sudah Gelap Mata

Selasa, 09/04/2019 - 13:20:32 WIB

Politikriau.com . Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Kementerian BUMN di Monas, Jakarta Pusat, ditargetkan hadir 150 orang dari kementerian dan keluarga besar BUMN.

Informasi acara HUT ke-21 KBUMN ini sudah viral di media sosial. Dalam surat tertanggal 5 April dengan logo Kementerian BUMN itu menyebutkan setiap peserta kegiatan diwajibkan terdaftar dan memiliki akun di LinkAja sebelum pelaksanaan acara.

Pengerahan massa besar-besaran pegawai BUMN itu mendapat sorotan tajam dari Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa).
Partai Berkarya2

"Bukti kepanikan dan Jokowi sudah gelap mata karena sudah pasti kalah pada Pilpres 2019," ujar Kordinator Pusat Korsa, Amirullah Hidayat kepada redaksi, Selasa (9/4).

Apalagi jika membandingkan kampanye Akbar Prabowo-Sandi di Gelora Bung  Karno, Jakarta, Minggu (7/4) lalu, yang dihadiri jutaan orang, ia yakin makin membuat Jokowi stres berat.

"Apapun ceritanya jika orang sudah gelap mata maka akan melakukan segara cara untuk bertahan," imbuhnya.

Menurut dia, pengerahan massa pegawai BUMN ini bukti perjalanan Pilpres 2019 dilakukan capres petahana dengan menghilangkan etika dan moral.

"Dan ini harus menjadi kewaspadaan bagi seluruh rakyat Indonesia yang ingin pergantian presiden untuk mengawasi jalannya pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 muLai dari TPS sampai KPU," tegasnya.
 
Amirullah menekankan, dalam dunia politik bila tidak menggunakan etika dan moral maka melakukan kecurangan adalah hal yang biasa.

"Menurut Machiavelli (diplomat Italia), mempertahankan kekuasaan dilakukan dengan segala cara, dan kita yakin ini yang dilakukan petahana saat ini," ujar kader muda Muhammadiyah ini.

Oleh karena itu ia mengimbau dan mengajak seluruh rakyat agar langsung ke TPS 17 April 2019 dan awasi pemilihan sampai penghitungan suara selesai.
Baca Juga

    Prabowo Sempat Minta Ratna Sarumpaet Visum Dan Lapor Polisi


"Ini untuk antisipasi kecurangan yang akan dilakukan. Dan bila kecurangan tetap terjadi massif dan sistemik, kita akan melakukan People Power," tegasnya.



Rmol

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2018