Home
 
MUI akan Undang Mendagri Bahas Aliran Kepercayaan

Kamis, 23/11/2017 - 06:40:51 WIB

JAKARTA - Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana akan mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk membicarakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang aliran kepercayaan dalam kolom e-KTP.

Tak hanya Mendagri, Dewan Pertimbangan juga berencana akan mengundang Menteri Agama Lukman Hakim, serta Komisi di DPR yang terkait untuk membicarakan hal tersebut.

"Kalau seandainya dipandang urgent karena akhir tahun milad di bulan Desember, kita percepat rapat pleno yang akan datang kita mengundang Mendagri, Menteri Agama dan mewakili DPR komisi terkait," kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, dikantornya, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).

Para Menteri tersebut akan diundang dalam rapat pleno ke-23 Dewan Pertimbangan MUI. Pada hari ini, Dewan Pertimbangan MUI juga menggelar pleno ke-22. Dalam pleno tersebut membahas secara spesifik dampak putusan MK terkait aliran kepercayaan.

Dalam rapat pleno itu, Dewan Pertimbangan memandang bahwa aliran kepercayaan tidak bisa disamakan dengan agama. Hal itu tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945, ditambah lagi sudah ada TAP MPR yang juga sudah mengatur hal tersebut.

"MUI menyesalkan kekecewaan terhadap keputusan MK baik pada proses lahirnya keputusan itu terkesan diam-diam dan tidak melibatkan pihak-pihak yang seyogyanya diajak, dan termasuk Kementrian terkait masalah tersebut juga tidak diajak," pungkas Din. (ilc)

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2012-2017
replica handbags replica watches uk