Home
 
Fadli Zon Dukung Pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri

Kamis, 12/10/2017 - 18:42:43 WIB

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan upaya pemberantasan korupsi tidak boleh hanya ditangani satu institusi saja sehingga dirinya mendukung pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri.

"Prinsipnya mendukung penegakan hukum dan masalah korupsi jangan hanya ditangani satu institusi saja sehingga harus libatkan Kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (12/10/2107).

Dirinya mendukung Polri menegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi namun terkait anggaran yang diajukan untuk Densus Tipikor senilai Rp2,6 triliun merupakan urusan Komisi III DPR sebagai mitra kerja.

Politisi Partai Gerindra itu menilai agar kerja Densus Tipikor tidak tumpang-tindih maka harus dilakukan koordinasi di antara para penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi.

"Kan ada koordinasi di antara mereka dan sebenarnya menjadi tugas utama Polri dan Kejaksaan Agung," katanya.

Selain itu, terkait Jaksa Agung yang enggan gabung ke Densus Tipikor, Fadli menilai kemungkinan masing-masing institusi memiliki satuan atau unit kerja dalam pemberantasan korupsi.

Menurut dia, masing-masing institusi memiliki kapasitas dan kewenangan memberantas korupsi sehingga hanya diperlukan koordinasi agar kerja tidak tumpang-tindih serta tidak ada kesan rebutan dalam pemberantasan korupsi.

"Pemberantasan korupsi tidak hanya tindakan, namun pencegahan sehingga penanggulangannya harus sistematis agar korupsi berkurang karena sifatnya yang dibangun adalah agar orang sulit lakukan korupsi," ujarnya.

Sebelumnya, Polri mengajukan anggaran kinerja Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi senilai Rp2,6 triliun dan meminta Komisi III DPR mendukung pengajuan anggaran tersebut karena merupakan kebutuhan dalam pembentukan unit khusus tersebut.

"Anggaran Densus Tipikor sudah dihitung, pada rapat sebelumnya sudah disampaikan perlu dipikirkan tentang satu penggajian kepada para anggota agar sama dengan di KPK," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Komisi III DPR di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis.

Tito menjelaskan, anggaran untuk belanja pegawai sebanyak 3.560 personel mencapai Rp786 miliar, belanja barang untuk operasional penyelidikan dan penyidikan senilai Rp359 miliar.

Dia mengatakan, untuk belanja modal sebesar Rp1,55 triliun termasuk membuat sistem dan kantor serta pengadaan alat penyelidikan, penyidikan, pengawasan sehingga setelah ditotal mencapai Rp2,6 triliun.

Dia mengatakan, salah satu kelebihan dari KPK adalah karena penyidik dan penuntut umum bisa berkoordinasi langsung tanpa mengurangi kewenangan Kejaksaan dalam penanganan Tipikor.

Karena itu, Tito memohon bantuan Komisi III agar ada kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan tentang tim Kejaksaan Agung di Densus Tipikor. (nnc)

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2012-2017
replica handbags replica watches uk