Home
 
Husni Thamrin: Kebijakan Kementerian LHK Terhadap RAPP Munculkan Kecemasan Ribuan Karyawan

Kamis, 12/10/2017 - 16:34:19 WIB

PEKANBARU - Anggota Komisi III DPRD Riau Husni Thamrin mengingatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak sembrono dalam mengeluarkan kebijakan terhadap operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper yang berujung menimbulkan kecemasan ribuan karyawan perusahaan.

"Saya berharap Kementerian LHK tidak sembarang merilis kebijakan yang membuat banyak orang setres. Banyak karyawan yang menggantungkan nasib menjadi cemas akan masa depan mereka," kata Husni Thamrin, kemarin.

Ia menyebutkan, dari ribuan keryawan resah dengan keluarnya kebijakan belum baku tersebut. Selain RAPP, nasib yang sama juga dirasakan oleh PT Indah Kiat Pulp and paper. "Sebelum mengeluarkan kebijakan, pertimbangkan nasib mereka. Mereka ini karyawan yang sifat pekerja makan gaji, tidak ada usaha lain. Tentu risau bagaiamana kelanjutan hidup, untuk menyekolahkan anak-anak," ulas dia.

Bagaimana pun, Ia mengatakan, perusahaan sekelas RAPP memberikan kontribusi besar bagi daerah dan masyarakat. Seperti memenuhi kebutuhan listrik di kawasan Pangkalan Kerinci, termasuk sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah.

"Pelalawan berbeda dengan daerah lain, perputaran APBD karena adanya industry raksasa. Kementerian LHK harus mengerti kondisi lingkungan sebelum mengeluarkan kebijakan," imbuhnya.

Terlebih lagi, ulas dia, kebijakan Presiden Jokowi saat ini bagaimana mencari investor sebanyak mungkin, seharusnya jangan justru mematikan usaha yang sudah ada. RAPP dalam setahun mampu menghasilkan investasi mencapai Rp98 triliun.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sudah mencabut izin operasional PT RAPP.

Keputusan berbasis hukum ini diambil oleh Menteri LHK Siti Nurbaya dalam bentuk sebuah surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal LHK Bambang Hendroyono pada 6 Oktober 2017 lalu.

Selama periode bulan tertentu, perusahaan dibawah APRIL Group telah menunjukkan keengganan yang terus-menerus untuk mematuhi peraturan gambut baru.

Setelah menerima sejumlah surat berisi peringatan dari Kemen LHK tentang ketidakpatuhannya terhadap peraturan gambut baru, PT RAPP milik APRIL tak kunjung memperbaiki rencana kerja 10 tahun yang sejalan dengan rencana kerja tahunan 2017, sesuai dengan peraturan gambut baru, seperti dikutip dari foresthints.news.

Artinya, rencana kerja yang ada dinyatakan tidak sah sebagai dasar hukum untuk kegiatan operasional di lapangan.(rul)

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2012-2017
replica handbags replica watches uk