Home
 
Menteri Yasonna Laoly Diadukan ke Polisi, Ini Masalahnya

Selasa, 10/10/2017 - 11:45:55 WIB

JAKARTA - Kisruh Surat Keputusan Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali dipersoalkan. Djan Faridz akan mengajukan langkah hukum dengan melaporkan Menteri Menkum HAM Yasonna Laoly ke Polri.

SK Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan PPP muktamar Pondok Gede pimpinan Romahurmuziy dianggap bertentengan dengan undang-undang. 

"Atas dasar itu kami akan segera Menindaklanjuti dengan melaporkan baik itu kepada Kepolisian maupun pada Kejaksaan," kata Djan Faridz saat ditemui usai melangsungkan audiensi bersama pimpinan KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2017).

Tidak hanya melaporkan ke pihak kepolisian, Djan Faridz juga mengancam akan melaporkan Menteri Yasonna ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menuturkan, punya alasan melaporkan ke lembaga antirasuah tersebut.

SK Menkum HAM yang mengesah PPP Pondok Gede, imbuh Djan, dijadikan dasar bagi pihak tertentu untuk mencairkan dana bantuan partai politik. Sementara SK sendiri didasarkan bukan pada putusan pengadilan yang sudah mengesahkan muktamar Jakarta sebagai muktamar PPP yang sah.

"Termasuk juga ke KPK,  karena dengan SK itu ada kubu yang bisa mencairkan dana bantuan partai politik. Itu merugikan keuangan negara karena pengeluaran dana itu tidak sah," kata mantan Menteri Perumahan Rakyat tersebut. (rid)

Home
Redaksi & Disclaimer
Copyright 2012-2017
replica handbags replica watches uk